MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PER-17/MEN/VIII/2005 TENTANG KOMPONEN DAN PELAKSANAAN TAHAPAN PENCAPAIAN KEBUTUHAN HIDUP LAYAK

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: PER-17/MEN/VIII/2005

TENTANG

KOMPONEN DAN PELAKSANAAN TAHAPAN PENCAPAIAN KEBUTUHAN HIDUP LAYAK

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang         :         bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 89 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlu diatur mengenai komponen dan pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak dengan Peraturan Menteri;

Mengingat            :   1.   Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2.      Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3.      Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

4.      Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;

5.      Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;

6.      Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 01 Tahun 1999 jo Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 226/MEN/2000 tentang Upah Minimum;

Memperhatikan   :         Hasil Pertemuan Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional tanggal 24 Agustus 2005

MEMUTUSKAN :

Menetapkan      :         PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG KOMPONEN DAN PELAKSANAAN TAHAPAN PENCAPAIAN KEBUTUHAN HIDUP LAYAK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.         Kebutuhan Hidup Layak yang selanjutnya disingkat KHL adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non fisik dan sosial, untuk kebutuhan 1 (satu) bulan.

2.         Dewan Pengupahan Provinsi/Kabupaten/Kota adalah suatu lembaga non struktural yang bersifat tripartit, dibentuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan bertugas memberikan saran serta pertimbangan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dalam penetapan upah minimum.

Pasal 2

(1)      KHL sebagai dasar dalam penetapan upah minimum merupakan peningkatan dari kebutuhan hidup minimum.

(2)      KHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari komponen sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

(1)      Nilai KHL diperoleh melalui survei harga.

(2)      Survei harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang terdiri dari unsur Tripartit yang dibentuk oleh Ketua Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.

(3)      Dalam hal di Kabupaten/Kota belum terbentuk Dewan Pengupahan, maka survei harga dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota setempat.

(4)      Unsur Tripartit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mewakili Pemerintah harus mengikutsertakan Badan Pusat Statistik setempat.

(5)      Survei harga KHL dilakukan dengan menggunakan pedoman sebagaimana pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1)      Berdasarkan hasil survei harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) Dewan Pengupahan atau Bupati/Walikota setempat menetapkan nilai KHL.

(2)      Nilai KHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penetapan upah minimum.

(3)      Penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

(4)      Upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih dirundingkan secara bipartit antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha di perusahaan yang bersangkutan

(5)      Dalam hal Gubernur menetapkan upah minimum Provinsi, maka penetapan upah minimum didasarkan pada nilai KHL Kabupaten/Kota terendah di Provinsi yang bersangkutan dengan mempertimbangkan produktivitas, pertumbuhan ekonomi dan usaha yang paling tidak mampu (marginal).

(6)      Produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan hasil perbandingan antara jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan jumlah tenaga kerja pada periode yang sama.

(7)      Pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan pertumbuhan nilai PDRB.

Pasal 5

(1)      Pencapaian KHL dalam penetapan upah minimum dilaksanakan secara bertahap.

(2)      Tahapan pencapaian KHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

(3)      Dalam menetapkan tahapan pencapaian KHL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubernur memperhatikan kondisi pasar kerja, usaha yang paling tidak mampu (marginal) di Provinsi/Kabupaten/Kota/serta saran dan pertimbangan dari Dewan Pengupahan Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP.81/ MEN/1995 tentang Penetapan Komponen Kebutuhan Hidup Minimum dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Agustus 2005

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMINGRASI REPUBLIK INDONESIA

FAHMI IDRIS

Salinan sesuai dengan aslinya:

Kepala Biro Hukum

Myra M. Hanartani

NIP. 160025858

LAMPIRAN I : Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER-17/MEN/VIII/2005 Tanggal : 26 Agustus 2005

KOMPONEN KEBUTUHAN HIDUP LAYAK UNTUK PEKERJA LAJANG

DALAM SEBULAN DENGAN 3.000 K KALORI PER HARI

No	Komponen	Kualitas (Kua) / Kriteria	Jumlah Kebutuhan	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Nilai Sebulan (Rp)
I	MAKANAN DAN MINUMAN
	1.     Beras	Sedang	10.00	Kg
	2.     Sumber Protein :
	a.     Daging	Sedang	0.75	Kg
	b.     Ikan Segar	Baik	1.20	Kg
	c.     Telur Ayam	Telur ayam ras	1.00	Kg
	3.     Kacang-kacangan : tempe/tahu	Baik	4.50	Kg
	4.     Susu bubuk	Sedang	0.90	Kg
	5.     Gula pasir	Sedang	3.00	Kg
	6.     Minyak goreng	Curah	2.00	Kg
	7.     Sayuran	Baik	7.20	Kg
	8.     Buah-buahan (setara pisang/pepaya)	Baik	7.50	Kg
	9.     Karbohidrat lain (setara tepung terigu)	Sedang	3.00	Kg
	10.   Teh atau	Celup	1.00	Dus isi 25
	Kopi	Sachet	4.00	75 gram
	11.   Bumbu-bumbuan	(Nilai 1 s/d 10)	15.00	%
	JUMLAH
II	SANDANG
	12.   Celana panjang/rok	Katun sedang	6/12	Potong
	13.   Kemeja lengan pendek/blouse	Setara Katun	6/12	Potong
	14.   Kaos oblong/BH	Sedang	6/12	Potong
	15.   Celana dalam	Sedang	6/12	Potong
	16.   Sarung/kain panjang	Sedang	1/12	Helai
	17.   Sepatu	Kulit sintetis	2/12	Pasang
	18.   Sandal jepit	Karet	2/12	Pasang
	19.   Handuk mandi	100 cm x 60 cm	1/12	Potong
	20.   Perlengkapan ibadah	Sajadah, Mukena	1/12	Paket
	JUMLAH
III	PERUMAHAN
	21.   Sewa kamar	Sederhana	1.00	1 bulan
	22.   Dipan/tempat tidur	No.3 polos	1/48	Buah
	23.   Kasur dan bantal	Busa	1/48	Buah
	24.   Seprei dan sarung bantal	Katun	2/12	Set
	25.   Meja dan kursi	1 meja/4 kursi	1/48	Set
	26.   Lemari pakaian	Kayu sedang	1/48	Buah
	27.   Sapu	Ijuk sedang	2/12	Buah
	28.   Perlengkapan makan
	a.    Piring makan	Polos	3/12	Buah
	b.    Gelas minum	Polos	3/12	Buah
	c.    Sendok dan garpu	Sedang	3/12	Pasang
	29.   Ceret alumunium	Ukuran 25 cm	1/24	Buah
	30.   Wajan alumunium	Ukuran 32 cm	1/24	Buah
	31.   Panci alumunium	Ukuran 32 cm	2/12	Buah
	32.   Sendok masak	Alumunium	1/12	Buah
	33.   Kompor minyak tanah	16 sumbu	1/24	Buah
	34.   Minyak tanah	Eceran	10.00	Liter
	35.   Ember plastik	Isi 20 liter	2/12	Buah
	36.   Listrik	450 watt	1.00	Bulan
	37.   Bola lampu pijar/neon	25 watt/15 watt	6/12 atau 3/12	Buah
	38.   Air Bersih	Standar PAM	2.00	Meter kubik
	39.   Sabun cuci	Cream/deterjen	1.50	Kg
	JUMLAH
IV	PENDIDIKAN
	40.   Bacaan/radio	Tabloid/4 band	4 atau 1/48	Eks / Buah
	JUMLAH
V	KESEHATAN
	41.   Sarana Kesehatan :
	a.    Pasta gigi	80 gram	1.00	Tube
	b.    Sabun mandi	80 gram	2.00	Buah
	c.    Sikat gigi	Produk lokal	3/12	Buah
	d.    Shampo	Produk lokal	1.00	Btl 100 ml
	e.    Pembalut atau alat cukur	isi 10	1.00 1.00	Dus Set
	42.   Obat anti nyamuk	Bakar	3.00	Dus
	43.   Potong rambut	di tukang cukur/salon	6/12	kali
	JUMLAH
VI	TRANSPORTASI
	44.   Transport kerja dan lainnya	Angkutan umum	30.00	Hari (PP)
	JUMLAH
VII	REKREASI DAN TABUNGAN
	45.   Rekreasi	Daerah sekitar	2/12	Kali
	46.   Tabungan (2% dari nilai 1 s/d 45)
	JUMLAH
	JUMLAH (I+II+III+IV+V+VI+VII)